Pada tahun 2015 Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (MENRISTEKDIKTI) menerbitkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 yang mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DikTi) yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Peraturan tersebut mendorong senat IKJ membentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), yang terlaksana pada tahun 2017. Tujuannya untuk memastikan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) sebagai Perguruan Tinggi Swasta (PTS) memenuhi Standar yang ditetapkan RISTEKDIKTI. Sebelumnya pada tahun 2013, IKJ sudah menetapkan kebijakan budaya mutu yang tertuang dalam STATUTA.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM-IKJ) mendapatkan tugas pokok mengevaluasi mutu IKJ sesuai target Visi Misi Tujuan dan Strategi IKJ, yang bertanggung jawab langsung kepada seluruh pemangku kepentingan secara independen. LPM IKJ beranggotakan sekumpulan dosen yang tidak memiliki jabatan struktural. Meskipun pada awalnya LPM-IKJ adalah sebuah Unit Penjaminan Mutu (UPM-IKJ) yang beranggotakan struktural IKJ. Seriring berjalannya waktu IKJ merencanakan strategi UPM hingga terbentuknya LPM-IKJ yang mandiri seperti saat ini.

Tercantum di dalam Renstra IKJ 2014-2018, pada tahun 2015 Program Rencana Strategis IKJ adalah Membentuk Lembaga Penjaminan Mutu IKJ dan di tahun 2016 Membentuk Gugus Tugas Mutu di setiap Fakultas, dan berdasarkan RENIP 2017-2040 dalam Program Peningkatan Kualitas Tata Pamong, Kepemimpinan, Tata Kelola dan Akuntabilitas ada lima target pencapaian, dimana salah satunya adalah terbentuknya Lembaga Penjaminan Mutu Institut Kesenian Jakarta (LPM-IKJ) dengan kelengkapan dokumennya tahun 2018. Pembentukan LPM-IKJ menjadi konsen IKJ melihat betapa pentingnya peranan lembaga tersebut dalam sebuah institusi.

Salah satu tugas LPM IKJ adalah menyusun dokumen standar KEMENRISTEKDIKTI, yang hingga saat ini proses penyusunan dokumen standar IKJ tersebut baik Fakultas maupun tiap-tiap program studi masih berjalan. Standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait tata pamong (pemenuhan kelengkapan organisasi perguruan tinggi dan tupoksinya), tata kelola (sistem pengelolaan dan sistem penjaminan mutu) dan kerjasama, sudah ditetapkan oleh LPM-IKJ melalui dokumen standar IKJ sebagai berikut:

1. Standar Tata Pamong, dimana dinyatakan bahwa dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Institut Kesenian Jakarta diperlukan tata pamong yang baik (good governance) di seluruh lini kepemimpinan IKJ. Oleh karena itu, pimpinan struktural dan pimpinan fungsional di lingkungan IKJ wajib menerapkan tata pamong yang baik.

2. Standar Kepemimpinan. Dalam standar ini dinyatakan bahwa adalah kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan organisasi. Dalam struktur besar organisasi Institut Kesenian Jakarta, kepemimpinan melekat pada seluruh lini pemimpin organisasi, dimulai dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Kepala bagian, dan unsur-unsur pemimpin lainnya. Setiap lini kepemimpinan tersebut pada hakikatnya menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing yang telah didelegasikan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan.

3. Standar Etika. Pada standar ini dinyatakan bahwa Etika dibutuhkan dalam interaksi antara manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya. IKJ, sebagai perguruan tinggi seni, menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan serta alam lingkungannya. Oleh karena itulah, segenap sivitas akademika wajib menjaga perilakunya agar tercipta hubungan yang harmonis antar-manusia dan lingkungannya. Dengan demikian akan terbentuk suasana kehidupan kampus yang kondusif sekaligus membangun citra positif IKJ di tingkat nasional, regional, dan internasional.

4. Standar Kerjasama. Pada standar kerjasama dinyatakan bahwa setiap dosen diwajibkan untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian (dan Penciptaan), dan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk itu, Institut, Fakultas dan Sekolah Pascasarjana, serta Program Studi wajib mengalokasikan dana untuk memenuhi kebutuhan akan kegiatan tersebut di atas. Di dalam mencukupi dana penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, dana dapat diperoleh dari sumber-sumber pendanaan lain seperti hibah, sponsor, humanitarian dan usaha lain yang tidak mengikat. Usaha penggalangan dana tersebut dilakukan melalui program kerjasama dari berbagai pihak di bawah koordinasi Rektorat.

5. Standar Informasi Manajemen. Pada standar ini dinyatakan bahwa untuk dapat menjamin mutu pendidikan seperti tercantum dalam salah satu misi IKJ, diperlukan sebuah sistem terpadu yang mudah diakses secara daring dan tepat sasaran. Dengan sistem manajemen informasi yang tertata dengan baik diharapkan semua informasi tentang IKJ mudah didapatkan sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya karena tidak semua orang memiliki hak akses yang sama. Dengan demikian memudahkan setiap pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan yang baik dan tepat dengan data yang akurat.